Apakah Pemasangan Kontrasepsi (KB) Juga Ditanggung Bpjs Kesehatan? Bagaimana Mekanisme Layanan Pemasangan Kontrasepsi (KB) Oleh Peserta Bpjs? - Bukan hanya menanggung pemeriksaan ibu hamil hingga melahirkan saja, ternyata Bpjs Kesehatan juga menanggung ibu ibu paska melahirkan yaitu pemasangan alat kontrasepsi (KB) dan ini tentunya dilakukan pada faskes yang telah anda tunjuk, jika peralatan dan pelyanan kurang lengkap maka akan dirujuk ke RS yang lebih lengkap.
Kami kutip dari media intern Bpjs Kesehatan, bahwa Setelah melahirkan, peserta JKN-KIS juga bisa langsung mendapatkan layanan program keluarga berencana (KB). Pelayanan (KB) adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan,dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualita melalui pemberian pelayanan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek samping dan komplikasi bagi peserta JKN.
Prosedur / Mekanisme Pelayanan KB dalam JKN
Pelayanan KB terdiri dari konseling, pemberian kondom, pelayanan pil KB, suntik KB, IUD atau dikenal spiral, implant atau biasa disebut susuk, pelayanan vasektomi/ MOP (medis operasi pria), pelayanan tubektomi/ MOW (medis operasi wanita), rekanalisasi, dan penanggulangan infertilities, penanggulangan efek samping (sesuai kemampuan) dan upaya rujukan.
Pelayanan KB bisa dilakukan di fasilitas kesehatan (Faskes) KB. Faskes KB sederhana dan Faskes KB lengkap menjadi bagian Faskes Tingkat I bisa melayani semua jenis KB kecuali MOW. Karena MOW memerlukan penanganan khusus di Faskes KB sempurna dan Faskes KB pari purna yang menjadi bagian Faskes Tingkat Lanjutan.
Jika di suatu kecamatan tidak tersedia tenaga dokter dengan penetapan dari Kepala Dinkes setempat, maka bidan maupun perawat dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan KB. Pemberilayanan KB ini juga terintegrasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Selain mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, pelayanan KB juga menerapkan pilihan kontrasepsi secara cafetaria, artinya peserta JKN-KIS bisa memilih sesuai kebutuhannya. Kemudian mengisi dan menandatangani informed consent, yaitu persetujuan atas pilihannya sendiri untuk setiap pelayanan KB suntik, IUD, implant, vasektomi, dan tubektomi. Sebelum memutuskan pilihannya, peserta bisa medapatkan informasi melalui konseling.
Simak Juga: Bagaimana Mekanisme/Prosedur Pelayanan Ibu Hamil Hingga Melahirkan?Jika ditemui kontraindikasi medis dalam penggunaan metode kontrasepsi yang dipilih maka peserta JKNKIS perlu dirujuk ke Faskes yang mampu memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai kontrasepsi yang dipilih itu. Dengan demikian, peserta JKN-KIS bisa ikut KB secara aman dan nyaman.
Pelayanan dilakukan secara terpadu dengan komponen kesehatan reproduksi lainnya, antara lain dengan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (PP-IMS) dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja yaitu pemberian informasi tentang KB.
Begitulah informasi mengenai pelayanan pasien peserta Bpjs Kesehatan kepada ibu ibu paska melahirkan, bahwa Bpjs Kesehatan juga menanggung biaya kontrasepsi (KB)
Komentar Gunakan Akun Facebook